Rabu, 14 / November / 2018
Tagline HUT ke-60 Riau:
Provinsi Riau Berintegritas

Senin, 31 Juli 2017 - 08:41:56 WIB
AWAL pekan lalu, Provinsi Riau mendapat tamu kehormatan dari negeri jiran Singapura, yakni Menteri Senior Bidang Pertahanan dan Luar Negeri Muhammad Maliki bin Usman. Selaku Gubernur, saya berkesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan beliau di Kediaman Gubernur. Selain secara geografis bertetangga, Riau dan Singapura tentu memiliki hubungan sejarah yang tak mungkin terlupakan, karena pernah sama-sama berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Melayu.

Dan yang paling istimewa, keduanya menetapkan tanggal yang sama, yakni 9 Agustus sebagai hari jadi. Riau berdiri sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1957. Sementara Singapura berdiri sebagai negara merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Riau akan segera memasuki HUT ke-60. Sementara Singapura memasuki HUT ke-52. Kendati Singapura jauh lebih muda dari sisi usia, namun kita tidak bisa menampik kenyataan bahwa Negeri Singa itu kini telah menjelma menjadi salah satu negara industri modern yang maju di bentangan Asia Tenggara, bahkan dunia.

Kembali ke soal kunjungan Menteri Senior Muhammad Maliki bin Usman ke Riau. Saat berdialog dengan tetamu yang hadir. Salah satu pernyataan menarik yang sempat disampaikan Menteri Senior malam itu adalah sikap Singapura yang sangat mengedepankan integritas. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, harus diadili dan dibawa ke depan pengadilan. Tidak ada pandang bulu.

Sikap tegas inilah antara lain yang telah mengantarkan Singapura menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

Sikap tegas Singapura itu juga telah menjadi komitmen yang kuat bagi Pemerintah Provinsi Riau. Bahkan untuk menegaskan sikap itu, pada HUT ke-60 Provinsi Riau tahun ini, telah pula disepakati sebuah tagline, yakni: Provinsi Riau Berintegritas. Tentu saja, sikap "zero tolerance to corruption" adalah bagian dari integritas itu sendiri.

Kita mengakui, bahwa upaya menegakkan integritas bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi harus menjadi tekad bersama demi Riau yang lebih maju dan bermarwah.

Dalam rangka menegakkan integritas di lingkungan Pemprov Riau, sudah banyak hal yang dilakukan. Misalnya, menggelar Training of Trainers (TOT) Tunas Integritas bagi para Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemprov Riau. Menggelar Bimtek Pengendalian Gratifikasi dan Sosialisasi LHKPN, selain kepada para PTP juga anggota DPRD Riau dan para pimpinan BUMD di Riau. Penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemprov Riau dan DPRD Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Riau.

Atas nama Gubernur, saya bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Riau juga telah melakukan Deklarasi Anti Gratifikasi yang disaksikan langsung oleh salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika itu, Bapak Alexander Marwata. Deklarasi Anti Gratifikasi ini juga diikuti oleh tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau yang menyelenggarakan layanan publik, dan tiga BUMD di Provinsi Riau.

Untuk itu, Pemprov Riau juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Riau. Selain itu, Pemprov Riau juga telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.242/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemprov Riau dalam upaya mencegah praktik korupsi, pada Desember 2016 lalu, Provinsi Riau juga telah menjadi tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Pemkab/Pemkot se- Riau juga telah melakukan launching Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 5 Mei 2015 yang disaksikan pihak Kemenpan & RB, Ketua Ombudsman Provinsi Riau, dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Tentu masih banyak upaya lain yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam rangka menegakkan integritas ini. Termasuk, menerapkan sistem e-government.

Konsistensi Pemprov Riau dalam menegakkan integritas alhamdulillah mulai membuahkan hasil. Misalnya, sejak tahun 2017, akuntabilitas kinerja Pemprov Riau mendapat penilaian BB dari Kemenpan & RB setelah tujuh tahun hanya mendapat penilaian CC. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan aset, Pemprov Riau juga sudah empat kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Tentu saja, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau tersebut tak akan berarti tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Riau.

Sekali lagi, jika Riau ingin maju dan bermarwah sesuai Visi Riau 2020, maka tidak ada pilihan lain, kecuali Riau harus mengedepankan integritas! ***

 
Jumat, 26 Januari 2018 - 13:46:56 WIB
Keramaian yang Mengundang Haru
Jumat, 12 Januari 2018 - 10:39:15 WIB
Kerja Belum Selesai
Jumat, 29 Desember 2017 - 14:03:53 WIB
Tahun Baru, Harapan Baru
Jumat, 22 Desember 2017 - 10:02:16 WIB
Beratnya Tugas Kaum Ibu di Zaman Now
Jumat, 08 Desember 2017 - 16:21:30 WIB
Mari Jalani Hidup Sesuai Tatanan
Sabtu, 25 November 2017 - 16:19:38 WIB
Besarnya Harapan Padamu, Guruku...
Minggu, 12 November 2017 - 16:56:55 WIB
Merevitalisasi Semangat Kepahlawanan
Jumat, 27 Oktober 2017 - 07:41:24 WIB
Pemuda Riau, Tetaplah Tampil sebagai Pelopor
Minggu, 10 September 2017 - 15:02:32 WIB
Selamat Kembali Jamaah Haji Riau
Selasa, 29 Agustus 2017 - 18:08:16 WIB
Semoga JCH Riau Dapat Haji Mabrur
Senin, 07 Agustus 2017 - 14:17:15 WIB
Tahniah Provinsi Riau, Makin Optimis di Usia ke-60
Senin, 31 Juli 2017 - 08:41:56 WIB
Provinsi Riau Berintegritas
Senin, 24 Juli 2017 - 08:32:26 WIB
Berharap Multiplier Effect dari Iven Nasional
Senin, 17 Juli 2017 - 07:48:59 WIB
Tol Jadi, Riau Terkoneksi
Selasa, 27 Juni 2017 - 11:57:19 WIB
Pilkada dan Upaya Kita Menjaga Trend Positif Ekonomi Riau
Senin, 19 Juni 2017 - 16:34:06 WIB
Pariwisata Riau Terus Bertumbuh
Senin, 05 Juni 2017 - 14:17:19 WIB
Integritas
Sabtu, 27 Mei 2017 - 11:16:42 WIB
Aman dan Nyaman Selama Ramadhan
Index