Minggu, 22 / April / 2018
ICW Temukan Kerugian Negara di Sektor Energi hingga Rp 133,6 T

| EKONOMI
Sabtu, 11 November 2017 - 14:33:04 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan bahwa penerimaan negara masih menjadi persoalan utama pemerintah Indonesia saat ini. Sebab, penerimaan negara, baik dari penerimaan bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan dari pajak masih belum optimal.

''Paska dilaksanakannya Tax Amnesty akhir tahun 2016, pemerintah masih belum menemukan titik terang dalam realisasi penerimaan pajak tahun 2017. Di sisi lain kebutuhan dana untuk pembangunan semakin besar dan nampaknya masih akan sangat tergantung dari pinjaman dan utang luar negeri,'' kata Firdaus di kantornya, Jumat (10/11), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Menurutnya, kejanggalan terlihat dari penerimaan pajak dari sektor batu bara. Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar namun penerimaan pajak dari sektor tersebut tidak banyak.

''Berdasarkan hasil penelusuran ICW selama periode 2006-2016 ditemukan indikasi unreporting transaksi batu bara (ekspor) sebesar USD 27,062 Miliar atau setara Rp 365,3 triliun. Hal ini berdampak indikasi kerugian negara baik dari kewajiban perusahaan batu bara untuk pajak penghasilan maupun royalti sebesar Rp 133,6 triliun,'' ujarnya.

Dia menilai, dalam hal ini ada ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan pengampunan pajak. Terlihat dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencatat dari 7.115 wajib pajak (WP) Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) serta minyak dan gas (Migas), hanya 1.035 WP yang ikut program Tax Amnesty.

Dari 6.001 WP orang pribadi dan badan di sektor pertambangan minerba, sebanyak 967 WP ikut Tax Amnesty dengan total nilai uang tebusan Rp 221,71 miliar. Sedangkan rata-rata tebusan Rp 229,27 juta.

Sementara dari 1.114 WP pertambangan migas, hanya 68 WP yang ikut Tax Amnesty dengan nilai total tebusan dari mereka Rp 40,60 miliar, dengan rata-rata tebusan Rp 527,29 juta.

''Kalau kita tahu masalah perpajakan di sektor tambang dan mineral misalnya tentu banyak persoalannya dan indikasi-indikasi ketidaktaatan dan ketidakpatuhan itu menjadi besar,'' ujarnya.

Sayangnya, dari total uang tebusan tidak terlihat adanya penambahan yang signifikan. Padahal, kontribusi pajak dari sektor tersebut mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Data menunjukkan, indikasi kerugian negara dari penyimpangan ekspor batu bara pada tahun 2012 adalah Rp 7,9 triliun dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 13,9 triliun. "Secara keseluruhan, nilai indikasi kerugian negara mencapai Rp 133,6 triliun dari kewajiban pajak sebesar Rp 95,2 triliun dan royalti sebesar Rp 38,5 triliun," jelas Firdaus.

Untuk itu, ICW dan koalisi masyarakat sipil akan melaporkan hasil kajian ini kepada instansi dan aparat yang terkait. ''Terkait besarnya indikasi kerugian negara, maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian serius dan membenahi segera celah dan indikasi kerugian negara dari batu bara dan pengelolaan sumber daya alam dan energi,'' pungkasnya. (dri)

DIBACA : 180 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Jumat, 01 Mei 2015 - 17:12:31 WIB
Laju Pertumbuhan Penduduk Riau Jauh di Atas Rata-rata Nasional
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Senin, 02 Februari 2015 - 17:14:39 WIB
Januari 2015, Sudah Ratusan Proposal Beasiswa Masuk Ke Pemprov
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Minggu, 17 Mei 2015 - 11:16:54 WIB
Serial Langkah Kecil Menuju Baitullah (Edisi 1)
Jamuan Allah Bagi Tamu-Nya
Minggu, 24 Mei 2015 - 12:05:29 WIB
Subhanallah, Inilah Isi Ruangan Kabah di Tanah Suci Mekkah
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved