Minggu, 25 / 08 / 2019
Presiden Putuskan 2.800 Ha Lahan Sinamanenek untuk Masyarakat Adat, Ini Jawaban PTPN 5

| PERISTIWA
Jumat, 03 Mei 2019 - 19:23:12 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 5 menyatakan tanah seluas 2.800 hektare di Desa Sinamanenek, Kabupaten Kampar, yang masuk dalam wilayah konsesi PTPN 5 akan dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai lembaga pemerintah yang memberikan lahan tersebut untuk dikelola PTPN 5 pada 1996.

''Selanjutnya, untuk peruntukan dan fungsi penggunaan lahan, PTPN 5 mengembalikan sepenuhnya kepada negara, termasuk dalam hal pengembalian kepada masyarakat adat Kenegerian Sinamanenek,'' jelas Kepala Bagian Humas PTPN 5, Sampe Sitorus, dalam keterangan pers yang diterima riausatu.com, Jumat (3/5/2019) sore.

Menurut Sampe, PTPN 5 sebagai BUMN yang menjunjung tinggi praktik GCG dan taat hukum, selama ini mengelola kawasan kebun yang telah ditentukan dan diberikan negara kepada perseroan yang memiliki landasan hukum yang kuat dan sah. ''Manajemen PTPN 5 menghormati dan akan melaksanakan keputusan pemerintah, terkait permasalahan tanah di lahan kebun konsesi perseroan,'' tulisnya.

Sampe menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Gubernur Riau) Drs H Syamsuar MSi yang menyebutkan bahwa lahan perkebunan sawit PTPN 5 seluas 2.800 hakatare sudah diputuskan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat. Keputusan Presiden ini diungkap dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) pagi.

''Pagi tadi saya bersama Bupati Kampar, Kades Sinamanenek, dan Ninik Mamak menyampaikan aspirasi masyarakat adat soal lahan. Alhamdulillah, diputuskan Presiden lahan kebun sawit PTPN 5 seluas 2.800 haktare diberikan kepada masyarakat adat Sinamanenek, Kabupaten Kampar,'' ungkap Syamsuar.

Pada Ratas itu, ucap Syamsuar, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan, akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk ke dalam wilayah desa maupun kampung pada konsesi.

Keinginan Kepala Negara terkait masalah kosensi ini, jelas Syamsuar, karena mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomor satukan. ''Bahkan, presiden juga sempat mengatakan kalau yang diberi konsesi sulit, maka cabut konsesinya. Sudah jelas masyarakat sudah hidup lama, tinggal di situ, malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan,'' kata Syamsuar mengulangi ucapan Presiden.

Apa yang diucapkan Presiden Jokowi ini lantaran dia sering mendapat keluhan dari masyarakat saat membagikan sertifikat tanah maupun berkunjung ke daerah terkait sengketa lahan, baik dengan swasta, BUMN, maupun pemerintah. Bahkan, Jokowi mengaku dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang sengketa tanah antara masyarakat dengan PTPN 5 di Kabupaten Kampar, Riau. Presiden juga meyakini sengketa tanah ini tidak hanya terjadi di Kampar, tetapi juga di wilayah lainnya. (dri)
DIBACA : 347 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved