Selasa, 15 / Oktober / 2019
Senin, 14 Oktober 2019 - 09:18 WIB
Seorang Kepala Desa Ditangkap Polisi
Minggu, 13 Oktober 2019 - 23:05 WIB
Setelah Diselimuti Asap Tebal, Pekanbaru Kini Kebanjiran
Presiden, Menteri, Sampai Gubernur Digugat atas Pencemaran Polusi Udara

| NASIONAL
Jumat, 05 Juli 2019 - 11:42:25 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim advokasi gerakan Ibu Kota mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis(4/7). Mereka mengajukan gugatan terhadap tujuh pihak atas polusi udara. Tujuh pihak tersebut adalah Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Anggota tim advokasi gerakan Ibu Kota, Nelson Simamora menjelaskan alasan mereka mengajukan gugatan. Mereka menilai para pemangku kebijakan terkesan abai atas kualitas udara di Ibu Kota.

''Kalau kualitas udara sedang tidak sehat harusnya ada semacam peringatan kepada masyarakat, karena hak menghirup udara sehat adalah hak kita semua,'' ujar Nelson sesaat akan mengajukan gugatan, Jakarta, Kamis (4/7), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Dalam pemantauan kualitas udara, menurut Nelson, pemerintah Indonesia cenderung tidak maksimal. Indikatornya, minimnya ketersediaan stasiun pantau udara. Menurutnya, di Jakarta tidak lebih dari lima stasiun pantau udara. Dua diantaranya dimiliki oleh Kementerian LHK dan Badan Metorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tim advokasi gerakan Ibu Kota menilai, jumlah itu jauh dari ideal yakni sebanyak 25 unit. Itu pun hanya melingkupi Jakarta dan kota penyangganya seperti Bekasi.

''Secara moderat, harusnya Jakarta ini butuh 20-26 alat pantau. Yang sekarang exist-nya 5, LHK punya 1, BMKG punya 1. Artinya untuk mengumumkan kualitas udara tidak sehat belum mewakili Jakarta,'' ujarnya.

Dalam gugatan tersebut, Nelson dan kawan-kawan mengugat Gubernur Jawa Barat dan Banten. Sebab, kualitas udara tidak hanya dibebankan kepada DKI Jakarta saja.

Sementara itu, tujuan gugatan yang dilayangkan tim advokasi gerakan Ibu Kota agar para pemangku kebijakan lebih serius menangani serta menjaga kualitas udara dengan cara perbanyak kajian untuk mengetahui sumber utama penyumbang polusi.

Setelah pengkajian, kata Nelson, barulah pemangku kebijakan merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai permasalahan yang ada.

''Harusnya ada kebijakan merefer ke sumber tadi karena selama ini kan kita terus berdebat nih sumbernya apa transportasi, sumbernya apa industri, tapi lagi-lagi datanya tidak ada. Harusnya ada datanya dulu,'' ujarnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan tim advokasi hukum gerakan Ibu Kota pun telah teregistrasi dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. (dri)


DIBACA : 166 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved