Minggu, 18 / 08 / 2019
Menteri LHK Beberkan Tindakan Tegas Pelanggar Lingkungan di Era Jokowi

| NASIONAL
Selasa, 12 Februari 2019 - 18:35:06 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memaparkan tindakan tegas di era Presiden Jokowi terkait pelanggaran lingkungan dan kehutanan.

Hal tersebut disampaikan Siti dalam diskusi bertajuk 'Langkah Berani Pulihkan Lingkungan' di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Siti awalnya membicarakan tentang keberaniannya untuk memberlakukan sistem legalitas kayu untuk menghindari tuduhan dari negara lain mengenai illegal logging.

''Daripada negara lain menuduh kita perambahan atau kayunya kayu ilegal logging ya kita duluan yang declare bahwa ini bukan kayu ilegal logging, ini kayu yang legal, gitu kira-kira. Jadi tetangga kita nggak bisa klaim lagi. Kalau nggak, nanti kan tetangga klaim bahwa ini kayu ilegal padahal kita udah declare duluan bahwa ini kayunya Indonesia,'' ujar Siti, sebagaimana dilansir detik.com.

''Yang saya ingat betul dari Bapak Presiden bahwa yang disebut perizinan itu harus menjadi instrumen pengawasan. Kalau udah ada izin ya diawasi dong, jangan cuma habis izin dilepas tahu-tahu ngakunya 40 ribu hektare, nggak tahu di lapangannya 100 ribu hektare. Misalnya seperti itu,'' imbuhnya.

Siti menjelaskan bahwa penegakan hukum atau law enforcement di kementeriannya sangat kuat. Siti menegaskan bahwa baru di era pemerintahan Jokowi inilah diberlakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif.

''Jadi untuk pertama kalinya di era Bapak Presiden Jokowi ini dilakukan law enforcement dalam bentuk sanksi administratif. Jadi kalau pelanggarannya keterlaluan banget ya terpaksa dibekukan bisnisnya, atau dicabut. Kalau masih bisa dibina, dibina. Kalau masih bisa diperbaiki ya dipaksa saja untuk memperbaiki,'' tegasnya.

''Jadi ada gradasinya, dan terus terang memang tidak mudah, pada bagian ini kita akan bertemu keras di pengadilan dan beberapa kali kami terpaksa berurusan di pengadilan,'' ujar Siti.

Menurut Siti, pemerintah memang harus berani dalam mengambil keputusan. Pasalnya, menurut dia, dinamika masyarakat sekarang sangatlah tinggi.

''Kita juga sekarang bisa dilihat bahwa langkah-langkah ini memang harus berani dilakukan oleh pemerintah, karena dinamika masyarakatnya sangat tinggi, baik grassroot maupun para aktivis,'' tuturnya.

Sekretaris Jendreral Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa pemberlakuan sanksi administratif itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ia mengatakan ada 4 tahapan sanksi administratif yang bisa diberikan kepada pelanggar aturan.

''Yang pertama teguran tertulis, kedua paksaan pemerintah, ketiga pembekuan izin, yang keempat pencabutan izin. Dan ini semua dinilai atas izin lingkungan yang kita sahkan. Kalau kewajibannya dia itu tidak dilakukan, dia akan terkena sanksi sesuai dengan apa yang ada di lapang,'' jelas Bambang di lokasi yang sama.

Menurut Bambang, sanksi tersebut diterapkan kepada semua pelaku usaha di bidang lingkungan dan kehutanan. Pemberlakuan sanksi menurutnya juga melalui tahapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

''Kepada seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha. Tambang, kebun, hutan tanamam, HPH, industri, izin lingkungannya. Kalau dia melanggar, kita masih diberi kesempatan untuk teguran tertulis, (kalau) nggak bisa juga, dengan paksaan pemerintah. (Kalau) bisa ya selesai, kalau nggak bisa (baru) pembekuan izin,'' pungkasnya. (dri)





DIBACA : 218 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved