Kamis, 20 / Juni / 2019
Hingga Januari 2019, 2.357 PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi

| NASIONAL
Jumat, 01 Februari 2019 - 13:55:11 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 29 Januari 2019 mencatat, 2.357 PNS terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap, baik di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan, maupun instansi daerah.

Dari jumlah itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, 20,28 persennya atau 478 orang sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

''Rinciannya 49 dari kementerian dan 429 PNS daerah,'' kata Bima di kantor Regional II BKN Surabaya di Waru, Sidoarjo, Kamis (31/1), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Sementara data di luar 2.357 PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga telah mem-PTDH-kan 673 PNS terlibat Tipikor berkekuatan hukum tetap, dengan rincian: 75 orang dari instansi pusat dan 598 PNS di daerah.

Dari jumlah PNS terlibat Tipikor itu, 80 orang berasal dari Jawa Timur dan 15 di antaranya sudah di-PTDH-kan.

''Total keseluruhan dari PNS yang terlibat Tipikor ada 1.151 PNS, baik di lingkungan kementerian maupun di daerah,'' jelasnya.

Penindakan secara progresif ini, lanjut Bima, digencarkan sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenpan-RB, Kemendagri, dan BKN Bernomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 diterbitkan.

Dengan SKB tentang Penegakan Hukum terhadap PNS 'nakal' tersebut, dia mengungkapkan, PPK pusat maupun daerah bisa mempercepat proses penerbitan SK PTDH.

Penerbitan SK PTDH ini sendiri diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran hukum.

''Bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor berkekuatan hukum tetap, juga akan diberikan sanksi tegas,'' tutup Bima. (dri)




DIBACA : 182 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:38:50 WIB
Advertorial
Bupati Wardan Minta Pejabat yang Tak Mampu Bekerja untuk Mundur
Senin, 06 Agustus 2018 - 10:50:51 WIB
Advertorial
Suplay Air Macet, Ini Penjelasan Direktur PDAM Tirta Indragiri ke Bupati Wardan
Senin, 06 Agustus 2018 - 11:07:55 WIB
2 Jemaah Haji Indonesia Dirujuk ke RS Khusus Jantung di Mekah
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:45:19 WIB
Sidik Jari Bermasalah, Calhaj Tertunda Keberangkatannya ke Mekah
Senin, 06 Agustus 2018 - 06:21:14 WIB
Gempa Lombok, Tsunami Kecil Terjadi di Pantai
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:48:20 WIB
Diberitakan Bersedia Jadi Cawapres, Ini Kata UAS
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:47:46 WIB
Untuk Satu Hal Ini, Bernardeschi Ingin seperti Ronaldo
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:27:47 WIB
Geliat #SomadEffect Jelang Pilpres 2019
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:37:54 WIB
Mahrez Siap Tampil, De Bruyne dan Sterling Absen
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 15:50:46 WIB
Turnamen Catur Tiongkok Resmi Dibuka
Senin, 06 Agustus 2018 - 13:58:53 WIB
Inilah Kronologi dan Penyebab Gempa 7 SR
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved