Kamis, 15 / November / 2018
Terlibat Korupsi, Pemerintah Percepat Pemberhentian 2.357 PNS

| NASIONAL
Minggu, 16 September 2018 - 12:54:20 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyepakati pemberhentian 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemberhentian ini berlaku untuk PNS di pemerintah kabupaten kota, provinsi dan Kementerian Lembaga.

''Secara rinci pemberhentian dilakukan kepada 2.357 PNS terdiri dari 1.917 PNS bekerja aktif di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi dan 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di Wilayah Pusat,'' ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (15/9), sebahaimana dilansir merdeka.com.

Untuk mempercepat penuntasan kasus tersebut, BKN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyepakati kerjasama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Kerjasama ketiga institusi ini menitikberatkan pada lima poin penuntasan.

''Pertama, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,'' jelasnya.

Kedua, penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a. Ketiga, peningkatan sistem informasi kepegawaian. Keempat, otimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah dan kelima monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

Selain sinergi dengan Kemendagri dan KemenPANRB, BKN juga akan bekerja sama dengan komponen daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Pemerintah Kota hingga level Kabupaten, serta K/L untuk wilayah Pusat. Untuk penyisiran kasus PNS Tipikor di lingkup daerah, Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 titik wilayah Indonesia akan dibantu oleh Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

''Penuntasan bersama BKN-KPK sudah disepakati pada 1 Maret 2018 dan diteruskan dengan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian untuk meminta PPK Instansi segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap PNS tipikor inkracht di Instansinya,'' jelas Ridwan.

Sejak awal BKN sudah menyampaikan bahwa PNS tipikor yang sudah inkracht wajib diberhentikan dengan tidak hormat pada akhir putusan pengadilan, tetapi faktanya justru diaktifkan kembali oleh Instansinya. Untuk itu BKN mengambil langkah pemblokiran data kepegawaian 2.357 PNS tipikor dan meminta PPK Instansi melakukan pemberhentian sehingga kerugian negara akibat pembayaran gaji yang berjalan bisa dicegah. (dri)


DIBACA : 164 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:38:50 WIB
Advertorial
Bupati Wardan Minta Pejabat yang Tak Mampu Bekerja untuk Mundur
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved