JAKARTA, RIAUSATU.COM-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan APBD bisa disahkan lewat peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan wali kota. Bisakah hal itu dilakukan?"> JAKARTA, RIAUSATU.COM-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan APBD bisa disahkan lewat peraturan gubernur, peraturan b" />
Jum'at, 17 / 08 / 2018
Mendagri Dorong APBD 'Tanpa' DPRD Cegah Kongkalikong, Ini Aturannya

| NASIONAL
Sabtu, 26 Mei 2018 - 15:24:27 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan APBD bisa disahkan lewat peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan wali kota. Bisakah hal itu dilakukan?

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan pada prinsipnya APBD memang ditetapkan lewat peraturan daerah, yang merupakan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Namun, menurutnya, jika tak ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD, bisa saja APBD disahkan lewat peraturan kepala daerah.

''Pada prinsipnya, APBD ditetapkan dengan perda sesuai UU. Namun, bila deadlock, tak ada kesepakatan antara DPRD (legislatif) dan pemerintah daerah (eksekutif), dapat dengan perkada (peraturan kepala daerah), sehingga pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu,''  kata Sumarsono kepada detikcom, Sabtu (26/5/2018).

Hal senada disampaikan Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto. Ia menyatakan APBD dapat disahkan oleh eksekutif lewat peraturan kepala daerah. Namun, menurutnya, APBD yang disahkan hanya untuk kegiatan rutin dan pelayanan saja.

''Kalau DPRD tidak mau mengesahkan, dilakukan musyawarah atau lobi dengan dibantu pemerintah pusat. Kalau tetap tidak, APBD dapat disahkan oleh eksekutif dengan landasan hukum perkada. Tapi ingat, APBD demikian hanya untuk kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan saja,'' ujar Widodo kepada detikcom.

Ia menyatakan DPRD yang tidak mau mengesahkan hingga berakibat terlambatnya pelayanan harus diberi sanksi. Widodo juga mencontohkan kejadian di beberapa daerah.

''DPRD yang tidak mau mengesahkan dan berakibat terlambatnya pelayanan harus diberi sanksi. Contoh APBD Aceh, APBD DKI tahun kemarin. Dasar hukumnya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD,'' ucapnya.

Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri memang diatur soal pengesahan APBD lewat peraturan kepala daerah. Berikut bunyi pasal 313 yang mengatur hal tersebut:

(1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap bulan.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada. 
(dri)



DIBACA : 170 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 16 Oktober 2015 - 15:55:17 WIB
Perkantoran Tenayan Raya; Merangkai Pemerataan di Negeri Kota Bertuah
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved