Senin, 22 / Oktober / 2018
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 14:35 WIB
Pembukaan Lahan Baru Kelapa Sawit Dilarang, Produksi RI akan Turun?
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 14:29 WIB
Rapor Merah Jokowi di Isu Hak Asasi
Jalan Mulus Marsekal Hadi Tjahjanto Jadi Pucuk Pimpinan TNI

| NASIONAL
Kamis, 07 Desember 2017 - 13:16:07 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Rabu (6/12). Marsekal Hadi diminta memaparkan kondisi strategis global visi, misi dan program strategis TNI ke depan.

Mengawali paparannya, Hadi menjelaskan soal konstalasi global kontemporer yang berpotensi mengancam ketahanan dan pertahanan negara. Catatan pertama mengenai tatanan dunia baru. Melemahnya hegemoni negara adidaya karena kekuatan ekonomi baru seperti China, Rusia, India, dan Brasil membentuk tatanan dunia baru yang berpengaruh terhadap keamanan global.

''Selain itu karena kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut dapat dimungkinkan untuk melintas ideologi. Sementara itu kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola komitmen terhadap keamanan global,'' kata Hadi, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Kondisi ini diperparah dengan adanya aktor-aktor non negara yang membawa kepentingan kelompok dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

''Wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah. Termasuk ISIS di Filipina. Dan krisis nuklir di Korut,'' ujarnya.

Potensi ancaman berikutnya yakni terorisme. Menurutnya, semua negara rentan terhadap ancaman teroris. Bahkan, terorisme kerap dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang melibatkan pihak ketiga. Contohnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

''Beberapa kasus seperti di Suriah dan Irak terorisme terbukti berujung pada proxy war atau hybrid war,'' tegasnya.

Lewat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Hadi menyebut para teroris semakin mudah menyebarkan paham radikal ke semua negara.

''Melalui berbagai medsos dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya,'' ungkapnya.

Hadi melanjutkan, ancaman ketiga yakni perang siber. Ancaman perang siber dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik. Untuk itu, Hadi menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

''Pada sisi lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan dimensi cyber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional,'' ucap Hadi.

Keempat, berkaitan dengan pesatnya kebangkitan China. Hadi menilai negeri tirai bambu telah mengubah konstalasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.

''Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai china charm offensive,'' ucapnya.

Ini membuat China bertindak agresif mengekspansi beberapa kawasan. Contohnya ambisi untuk menguasai Laut Cina Selatan. Hadi berujar China telah membuat pangkalan militer di sejumlah kawasan yang masih sengketa.

''Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan,'' jelas Hadi.

Mantan Sekretaris Militer Presiden ini mengungkapkan potensi terakhir adalah kerawanan di laut Indonesia. TNI bertanggung jawab atas kerawanan laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Bukti dari ancaman di wilayah laut yakni perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu Sayyaf.

''Kerawanan di laut sebagai negara kepulauan. Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yuridiksinya termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut,'' tambahnya.

Selain itu, banyak hal yang dipaparkan oleh Hadi. Akhirnya Hadi pun tak ada masalah dan dianggap layak menjadi Panglima TNI.

''Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, serta memintai pandangan dari seluruh fraksi dan anggota Komisi I DPR RI, maka rapat Komisi I pada Rabu, Komisi I DPR RI memberikan persetujuan, terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI,''kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul mengatakan 10 fraksi partai menilai jenderal lulusan Akademi Militer 1986 itu memenuhi syarat untuk mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Rekam jejak Hadi di TNI dianggap sangat mumpuni.

''Marsekal Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai KSAU selain itu dia memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai panglima TNI,'' terangnya.

Selain menyepakati Hadi sebagai Panglima TNI, Abdul menyebut Komisi I juga setuju Jenderal Gatot Nurmantyo diberhentikan dengan hormat sebagai Panglima TNI. Gatot memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Komisi I mengapresiasi kinerja, dedikasi dan profesionalitas Gatot saat memimpin institusi TNI. Pihaknya berharap kinerja dan capaian apik yang ditunjukkan Gatot bisa diteruskan dan dikembangkan oleh Hadi.

''Komisi I juga menyetujui dengan hormat, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI seraya memberikan apresiasi ke beliau atas dedikasi, kesungguhan dan profesionalisme, kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI,'' tandas Abdul.

Suasana ruangan Komisi I saat pengumuman Hadi sebagai Panglima TNI sangat riuh dan penuh dengan tepuk tangan. Sejumlah anggota TNI angkatan 1986 yang merupakan kolega Hadi bersorak sorai saat Komisi I menyetujui mantan Sesmil Presiden itu menjadi Panglima TNI baru.

Hadi sendiri tak berkomentar banyak terkait keputusan dari Komisi I serta kebijakan terhadap sejumlah isu.

Setelah keluar dari ruangan rapat Komisi I, Hadi terlihat dibopong oleh sejumlah rekan, salah satunya Widyaiswara Utama Sespim Polri Irjen Ilham Salahudin menuju eskalator.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Arsil Tanjung, mengatakan pihaknya akan segera menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Hadi kepada pimpinan DPR.

Pimpinan DPR, kata Asril, akan menggelar rapat bersama badan musyawarah untuk mengagendakan Rapat Paripurna. Dalam rapat paripurna, hasil uji kelayakan dan kepatutan Hadi akan dibacakan.

''Ini kan segera lapor pimpinan DPR. Pimpinan DPR segera mengadakan rapat. Nanti lewat bamus. Kalau diputuskan besok paripurna, kita ikut,'' kata Asril.

Selain itu, pimpinan DPR akan bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait persetujuan terhadap Hadi menjadi Panglima TNI. Presiden Jokowi memiliki tenggat waktu 20 hari untuk melantik mantan Sekretaris Militer Presiden itu.

''Enggak bisa berlarut-larut. Itu pun ada masa tenggat waktunya 20 hari,'' tandasnya.

Asril melihat, Presiden Jokowi juga tak mau terlalu lama melantik jenderal lulusan akademi militer 1986 itu sebagai Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab, TNI perlu mempersiapkan pengamanan jelang tahun politik 2018-2019.

''Saya merasa Presiden ingin juga dipercepat supaya penyegarannya dipercepat karena 2018-2019 orang mengatakan tahun politik. Ini kan perlu persiapan, tidak hanya polisi. Pertahanan keamanan kan TNI,'' ujar Asril. (dri)

DIBACA : 494 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 16 Oktober 2015 - 15:55:17 WIB
Perkantoran Tenayan Raya; Merangkai Pemerataan di Negeri Kota Bertuah
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved