Rabu, 20 / 09 / 2017
Yusril Sebut Perppu Ormas Lebih Kejam dari Zaman Orba

| NASIONAL
Jumat, 14 Juli 2017 - 15:43:00 WIB
JAKARTA-Pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk otoriter dari pemerintah. Menurut Yusril, hal itu tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas tersebut.

''Dengan Perppu yang baru ini, Menkum HAM dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkum HAM untuk membubarkan ormas, tanpa Menkum HAM bisa menolak kemauan presiden,'' kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7).

Pasal yang dimaksud Yusril dalam Perppu itu yakni 59 ayat (4) huruf c. Menurut dia, pasal itu memberikan luas pemerintah menilai suatu ormas berlawanan dengan paham Pancasila.

''Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya,'' ujar Yusril, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Yusril mengatakan, sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkum HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum. Menurut Yusril, pencabutan status badan hukum tersebut sesuai Pasal 80A Perppu pembubaran ormas sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut.

''Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkum HAM, baik sendiri ataupun meminta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkum HAM tanpa proses pengadilan. Inilah esensi perbedaan isi Perpu ini dengan UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkum HAM untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan,'' kata Yusril.

Ketum PBB itu menambahkan, pasal 59 ayat 4 itu pun mengatur pengurus ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila bakal diberi sanksi pidana kurungan lima tahun hingga 20 tahun serta sanksi tambahan sesuai dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3). Padahal menurut Yusril, sanksi tersebut sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang ormas.

''Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,'' kata dia.

Yusril melanjutkan, pemberian sanksi kurungan penjara itu tidak pernah ada sejak zaman orda lama maupun orde baru saat membubarkan parta politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila macam Masyumi dan PSI atau PKI. Dia melihat Perppu ini sengaja dibentuk untuk membidik ormas yang dibentuk sebagai anti-Pancasila untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah.

''Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perppu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional,'' pungkasnya. (dri)




DIBACA : 110 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Selasa, 25 April 2017 - 18:24:40 WIB
PEKAT-IB Minta Pemkab Rohil Serius Atasi Penyalahgunaan Lem Cap Kambing
Selasa, 25 April 2017 - 18:00:24 WIB
Ada Tren Penurunan pada Sektor Perikanan Tangkap di Rohil
Minggu, 23 April 2017 - 16:19:15 WIB
Keindahan Terumbu Karang Pulau Jemur akan Dipamerkan di Riau Travel Mart
Rabu, 19 April 2017 - 16:00:47 WIB
Program Restocking, Cara Pemkab Rohil Mengembangkan Ikan Selais
Selasa, 18 April 2017 - 16:24:20 WIB
Dinkes Rohil Belum Temukan Kasus DBD Meski Hujan Berkepanjangan
Selasa, 18 April 2017 - 16:06:06 WIB
Satpol PP Rohil akan Tindak Tegas Pedagang yang Berjualan di Badan Jalan
Senin, 17 April 2017 - 16:25:22 WIB
Dibuka Sejak 7 April, Belum Ada yang Daftar Ikut JPT Pratama di Rohil
Senin, 17 April 2017 - 16:01:41 WIB
2017, Rohil Diperkirakan Butuh 5.000 Unit RLH
Minggu, 16 April 2017 - 15:19:18 WIB
Bupati Suyatno Berharap Tim PS Rohil U-22 Bawa Nama Baik Daerah
Sabtu, 15 April 2017 - 15:55:58 WIB
Wabup Janji Dukung PSSI Rohil Kembangkan Olahraga Sepakbola
Rabu, 05 April 2017 - 16:05:50 WIB
Sekda Rohil Tawarkan Konsep Bagan Heritage untuk Membangun Pariwisata
Rabu, 05 April 2017 - 15:36:23 WIB
Legislator Minta Pemkab Rohil Siapkan Data Kongkrit Tenaga Honorer
Senin, 03 April 2017 - 15:54:51 WIB
Besok Pemkab Rohil akan Lounching Bagansiapiapi Of Heritage
Senin, 03 April 2017 - 15:49:11 WIB
1.634 Siswa di SMK se-Rohil Ikuti UNBK, Kadisdikbud: Kita Tak Pasang Target
Minggu, 02 April 2017 - 16:45:32 WIB
Narkoba Marak di Rohil, Legislator Riau: Tegakkan Hukum Seadil-adilnya
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Jumat, 01 Mei 2015 - 17:12:31 WIB
Laju Pertumbuhan Penduduk Riau Jauh di Atas Rata-rata Nasional
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Senin, 02 Februari 2015 - 17:14:39 WIB
Januari 2015, Sudah Ratusan Proposal Beasiswa Masuk Ke Pemprov
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Selasa, 11 November 2014 - 19:04:48 WIB
Bersama Bang Riki "Kilananging Jagad"
Malam Ini, Kolam Hijau Raja Kecik Siak
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Kamis, 09 Oktober 2014 - 14:05:58 WIB
Alamak, Kabarnya Annas Mengaku ke KPK Suap DPRD Riau untuk Sahkan APBD 2015
Minggu, 17 Mei 2015 - 11:16:54 WIB
Serial Langkah Kecil Menuju Baitullah (Edisi 1)
Jamuan Allah Bagi Tamu-Nya
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved