Jum'at, 03 / April / 2020
Inilah Pesan Kepala BNPB untuk Satgas Penanggulangan Karhutla Riau

| OTONOMI
Selasa, 10 Maret 2020 - 18:19:20 WIB
PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Memadamkan api di lahan gambut memang tidak semudah yang dibayangkan. Butuh proses dan waktu untuk memadamkannya, agar asap yang diakibatkan dari Karhutla itu tidak meluas dan merugikan bagi semua.

Untuk Satgas Penanggulangan Karhutla Riau, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo berpesan untuk bisa menjaga keamanan, menjaga kesehatan, mengatur waktu istirahat, melengkapi diri dengan perlengkapan diri yang cukup agar tidak menjadi korban akibat asap yang terjadi di sekitar kita.

"Pengalaman membuktikan, walaupun bagian atas dari lahan itu telah basah, tetapi tetap saja menghasilkan asap pekat, karena sebagian gambut yang ada di Riau ini kedalamannya ada yang lebih dari 2 meter," ujarnya.

Oleh karenanya, sambungnya, kita tingkatkan kesadaran, kita siapkan segala sesuatu.

"Saya yakin, Provinsi Riau tahun ini bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun yang lalu," katanya.

Kepada wartawan, Letjen TNI Doni menyampaikan bahwa Riau memiliki 2 fase kebakaran.

"Yang pertama pada periode Februari, Maret dan juga April. Setelah itu lazimnya ada 1 setengah sampai 2 bulan itu hujan. Kemudian mulai lagi masuk musim kemarau pada akhir dini atau awal Juli. Dan seperti tahun yang lalu, puncaknya pada September dan Oktober, kemudian terjadi penurunan," katanya.

Tahun lalu, kata Kepala BNPB, Provinsi Riau ini mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 90 ribu hektare, berada pada nomor urut 7.

"Dari 90 ribu hektare lahan yang terbakar, 62 ribu hektare itu berupa lahan gambut. Dan berdasarkan pengalaman kita, kebakaran yang terjadi di lahan gambut adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit untuk pemadamannya karena sebagaimana tadi yang dituturkan oleh salah satu anggota satgas, 1 bulan mereka memadamkan api, apinya itu tidak serta merta padam, walaupun telah dilakukan berbagai macam upaya, baik dengan menggunakan pasukan darat gabungan TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, Basarnas, Relawan untuk memadamkan api, tidak serta merta apinya bisa padam. Kemudian baru efektif padam secara total, setelah memasuki masa musim hujan," urainya.

Kenapa begitu? kata Kepala BNPB, karena gambut ini adalah fosil batubara muda. Sehingga ketika gambut mengalami kekeringan, bahkan tadi dikatakan kedalamannya ada yang mencapai 5 meter, berarti ini adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dipadamkan. Karena kita memadamkan fosil.

"Fosil itu ya seperti bahan bakar dalam keadaan kering. Oleh karenanya saat ini, kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan, agar kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 ini bisa kita tekan," jelasnya.

Masih dikatakan Letjen Doni, pada 28 Februari lalu, telah terbit Inpres nomor 3 tahun 2020 yaitu revisi dari Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Bedanya kali ini adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dalam hal ini adalah Gubernur. Dimana Gubernur dalam Inpres tersebut mendapatkan kewenangan sebagai komandan satgas dan dibantu oleh Pangdam dan Kapolda serta Kalaksa BPBD, didukung oleh komponen lainnya termasuk dari Pusat. Dengan terbitnya Inpres ini, diharapkan ada sebuah kolaborasi yang lebih terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah termasuk Akademisi," pungkasnya.

Kemudian, katanya lagi, kita mencoba meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditi pertanian, contohnya seperti kopi. Jenis kopi liberika ternyata sekarang juga banyak peminatnya.

Kemudian nenas, kata Doni, sejumlah perusahaan nasional kita sekarang ini telah menjadi bagian dari penguasaan pasar di dunia. Kemudian juga kebutuhan untuk kosmetik dan juga untuk makanan seperti jus dari lidah buaya. Ini juga mungkin ada kerjasama yang kita tawarkan, antara perusahaan-perusahaan swasta dengan Daerah.

Inisiatif-inisiatif untuk menemukan variasi tanaman yang memiliki fungsi ekologis tetapi bernilai ekonomis ini penting, sebutnya, agar masalah kebakaran ini bisa kita tekan, bisa kita cegah.

"Kita tidak mau, setiap tahun kita kehabisan tenaga, kehabisan waktu, energi dan biaya, hanya untuk memadamkan," tegasnya.

Sambungnya, Inpres ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Polri dalam rangka penegakan hukum, termasuk juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"BNPB sangat berharap, Riau bisa menjadi ujung tombak untuk tahun ini dalam penanggulangan Karhutla. Mudah-mudahan, kalau Riau bagus, ini bisa diadopsi oleh provinsi lainnya, sehingga daerah-daerah lainnya akan mengikuti hal positif yang sudah dilakukan oleh Riau kedepan. Dan 1 unit heli waterboombing saat ini sudah sampai, tahun lalu ada 7 heli waterboombing. Dan kita lihat perkembangan, kalau dari hasil data BMKG, kemarau ini seperti tahun yang lalu, berarti jumlah personel tidak kita kurangi dan juga jumlah helikopter tidak kita kurangi. Tetapi kalau nanti dari prediksi BMKG tahun ini mungkin kemaraunya relatif pendek, curah hujan lebih panjang, mungkin jumlah heli menyesuaikan. TMC sudah datang, jadi masih ada awan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat hujan buatan," urainya.

Untuk petugas, imbuh Doni, ada 200 personel, nanti ada penambahan seperti tahun lalu.

"Untuk peralatan pemadaman, 1 kelompok dapat 1 alat ministriker. Dan itu dapat dibawa dengan mudah, baik dengan kendaraan atau berjalan kaki," terangnya.

Kepala BNPB didampingi Kalaksa BPBD Riau serta Muspida juga menyempatkan melihat para dunia usaha menampilkan peralatan pemadaman Karhutla.(ift)

DIBACA : 142 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved