Minggu, 23 / Februari / 2020
Gagal Pasang Plang Tanah Kliennya, Risma akan Lapor ke Mabes Polri

| OTONOMI
Minggu, 09 Februari 2020 - 23:05:10 WIB
PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Dari Jakarta, Pihak Lembaga Advokasi HAM Internasional (Leadham) Dr (HC) Ir Rismauli D Sihotang dan Penasihat Hukum (PH) Urlikus Laja SH, pada Selasa malam (4/2/2020) mendatangi Teras Kayu Resto beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru.

Risma bersama PH mendatangi tempat tersebut bertujuan melakukan pemasangan plang tanah kepemilikan kliennya dari Ahli Waris bernama Mohd Rawi Batubara.

Pantauan di lokasi, Risma dan PH tersebut bertemu dengan pemilik Teras Kayu Resto di lokasi yakni Lina dan Haris. Awalnya mereka berbincang ringan dan selanjutnya terjadi adu argumen.

Bagi Lina, ia tidak tahu menahu atas kepemilikan tanah tersebut, karena statusnya adalah sebagai penyewa lahan yang disewa dari Mery Gunarti. Selain itu juga, sebagai penyewa lahan, Lina pun keberatan karena usahanya diganggu.

Saat plang tiba dan mau digali, tiba-tiba datang Orang Tak Kenal (OTK) dan menyuruh plang tersebut tidak dipasang dan dibawa keluar.

Sempat terjadi perdebatan dalam pemasangan plang tersebut, bahkan nyaris terjadi adu fisik, yang akhirnya plang tersebut berhasil dipindahkan keluar dari areal Teras Kayu Resto ke trotoar tepi jalan raya.

Kepada wartawan, Risma mengakui bahwa ia sudah mengedepankan LP seperti yang tertera diplang itu.

Namun sampai saat ini, akui Risma, pihaknya belum bisa memasang plang itu secara kokoh di tanah yang notabene itu adalah milik ahli waris Rawi Batubara sebagai kliennya.

"Kita atas nama Rawi Batubara sangat menyayangkan, karena pada tanggal 6 sesuai peraturan yang berlaku, kita sudah memberikan surat, pagi-pagi sekali, surat permohonan bantuan pengamanan dalam hal pemasangan plang merek atas nama Rawi berdasarkan proses LP di Bareskrim Mabes Polri," sebut Risma.

Disampaikan Risma, Kapolres Pekanbaru sudah menerima suratnya.

"Kami sangat menyayangkan, Sprint adalah Surat Perintah, artinya surat perintah mewakili negara, Negara harus hadir didalam sebuah permasalahan yang ada atau konflik yang diduga akan terjadi seperti apa yang kita lihat di lapangan pada saat mulai hari Selasa kita datang kesini di TKP Jalan Sudirman, yang mana itu adalah tanah ahli waris daripada pemilik dari klien kita yaitu ahli waris Almarhum Mohd Rawi Batubara. Kenapa Sprint ini tidak dapat diberlakukan? Sementara Sprint itu adalah suatu surat yang sangat-sangat bermakna, mewakili negara dan harus hadir. Dan ini diatur seperti amanat Undang-Undang, kita semua masyarakat Indonesia sama mendapatkan perlakuan dihadapan hukum," katanya.

"Kami sangat mengherankan, kenapa dalam hal ini bapak Kapolres Plin-plan. Koordinasi kita sudah di TKP, beliau mengatakan, silahkan, sudah diturunkan Sprint kepada bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek turun, tapi mereka itu sepertinya malu-malu kucing. Kita bukan menyuruh mereka memasang plang, tugas mereka adalah mendampingi supaya mencegah konflik. Karena fakta di lapangan, pihak lawan kita itu menyiapkan armada berupa preman. Nah, kita tidak mau mengadakan konflik dengan mereka. Dari hari Selasa melakukan negosiasi sampai hari Jumat 7 Februari 2020, kita juga belum bisa memasang plang," tuturnya.

Kepada bapak Bareskrim, sambung Risma, saya juga mengingatkan beliau melalui Whatsapp.

"Dan Sprint kami itu tidak berlaku bagi pihak sebelah. Karena pihak sebelah adalah orang-orang berduit. Kami ini datang atas nama kesetaraan, kesamaan semua perlakuan dihadapan hukum bagi warga negara yang dilindungi Undang-Undang dalam hal ini klien kami Winda Batubara dengan ibunya Ny Nani sebagai waris almarhum Mohd Rawi Batubara. Kepada bapak Kapolres, kenapa Sprint itu tidak berlaku, menjadi mandul? Sebagai rakyat miskin, apakah mereka tidak berhak hidup dan mendapatkan keadilan di negara tercinta ini. Janganlah ada tembang pilih atau pilih kasih, sehingga kepada orang-orang berduit alias orang kaya itu tidak berlaku. Kami akan minta terus mencari keadilan sehingga kami mendapatkannya. Satu senti pun kami tidak akan mundur. Kami akan mencoba melaporkan ini ke Mabes Polri," terangnya.

Ditambahkan Urlikus Laja SH, kita akan melakukan pelaporan ke Mabes Polri.

Adapun tulisan plang tersebut yakni Tanah ini milik ahli waris Mohd Rawi Batubara dibawah pengawasan Mabes Polri sesuai LP No: LP/B/005/I/2020 Bareskrim Tanggal 30 Januari 2020 Kuasa Ahli Waris Mohd Rawi Batubara Lembaga Advokasi HAM (Leadham) Internasional. Dalam plang tersebut juga ditulis nomor HP dan nama kuasa ahli waris.(ift)

DIBACA : 38 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved