Minggu, 15 / Desember / 2019
Perusahaan APRIL/RGE Didesak Tuntaskan Ratusan Konflik Lahan

| OTONOMI
Rabu, 20 November 2019 - 14:05:44 WIB
PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Koalisi LSM Kalimantan dan Sumatera yakni Jikalahari, Walhi Sumsel, JMGR, Link-AR, HAKI, Walhi Kaltim, KSSPM, PBHK, JMGJ, Kaliptra Andalas, PADI Indonesia dan Walhi Jambi, mendesak perusahaan APRIL/RGE segera menyelesaikan ratusan konflik lahan sebagai akibat kegiatan operasional anak perusahaan beserta seluruh pemasoknya yang terjadi sepanjang tahun 1996-2018 di seluruh Indonesia.

Salah satu pelaku industri skala besar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia yaitu APRIL/RGE pada 2014, kemudian direvisi pada 2015 meluncurkan komitmen pengelolaan berkelanjutan yang lebih dikenal dengan Sustainable Forest Management Policy (SFMP).

Komitmen ini muncul sebagai respon atas dorongan pasar, karena APRIL/RGE banyak terlibat pada aktivitas penghancuran hutan, lingkungan dan masyarakat selama beroperasi.

"Komitmen SFMP tidak diimplementasikan dengan serius dan lebih sebagai upaya greenwashing oleh APRIL agar pasar terus membeli dan pemberi kredit tidak memutus dukungan finansialnya. Masih banyak konflik terkait APRIL dan pemasoknya di Riau yang telah terjadi, namun tidak jelas penyelesaiannya," kata Anggota Koalisi dari Riau, Romes, Rabu siang (20/11/2019) kepada wartawan di Pekanbaru.

Koordinator Koalisi yang juga dari JGMR, Syahrudin juga mengatakan, hasil assesment koalisi menemukan sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 101 konflik aktif terjadi di Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

"Dari seluruhnya terdapat 87 persen atau 88 kasus konflik terkait isu lahan dan 14 persen terkait isu lain seperti Fee penggunaan lahan, tanaman kehidupan, FPIC dan sebagainya," katanya.

Di Riau, menurutnya, sebanyak 72 konflik tercatat terjadi antara masyarakat dengan anak perusahaan dan pemasoknya.

Sebanyak 60 kasus (83 persen) konflik terkait dengan isu lahan dengan total luas 62,249 hektare dan melibatkan 17 perusahaan atau pemasok APRIL.

Di Sumatera Utara, PT Toba Pulp Lestari (TPL), pemasok terbuka bagi APRIL, bertanggungjawab atas 26 konflik di Sumatera Utara yang melibatkan lahan masyarakat adat seluas 39,734,45 hektare.

Masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut jauh sebelum perusahaan beroperasi harus kehilangan lahan, hak dan mata pencaharian karena sebagian wilayah adatnya diambil paksa oleh perusahaan.

Selain konflik aktif yang sebagian besar belum jelas penyelesaiannya, terdapat potensi persoalan yang akan timbul konflik dimasa mendatang sebagai akibat dari operasional APRIL atau pemasoknya di Indonesia.

Koalisi mengidentifikasi setidaknya ada 529 desa di 3 provinsi yakni Riau, Sumatera Urara dan Sumatera Barat yang dapat berkonflik APRIL atau pemasoknya di kawasan seluas 1 juta hektare.

Jumlah ini akan semakin besar mempertimbangkan konsesi PT TPL di Sumatera Utara dan desa-desa lain di Kalimantan Barat serta daerah lain dimana Open Market Supplier APRIL beroperasi.

Menurutnya, pada Tipologi konflik diantaranya penggarapan lahan atau perkebunan tanpa persetujuan, pencaplokan lahan atau kebun yang disertai kekerasan dan atau intimidasi, ingkar janji kontribusi perusahaan untuk desa.

Konflik aktif , dibeberkannya, untuk di Riau ada 72 konflik antara APRIL dan masyarakat/desa di Provinsi Riau.

"60 kasus terkait dengan isu lahan dengan total luas 62,249 hektare dan melibatkan 17 perusahaan atau pemasok APRIL. Di Kalimantan Barat terdapat 3 kasus. Di Sumatera Utara ada 26 kasus dengan total lahan seluas 39,734,45 hektare," jelasnya.

Okto dari Jikalahari juga mengatakan, konflik 19 desa di Kabupaten Bengkalis dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) adalah sebagian dari konflik terbuka yang diidentifikasi oleh koalisi, yang juga masih belum diselesaikan oleh APRIL hingga saat ini. Ini menunjukkan belum adanya upaya serius APRIL untuk mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat lokal bahkan ketika komitmen pengelolaab berkelanjutan telah mereka besar-besarkan di pasar Internasional.

Sementara itu, Dinamisator Koalisi, Woro kepada riausatu.com mengatakan, persoalan kebakaran hutan sangat rutin terjadi di Riau dan juga persoalan-persoalan yang nyata lainnya.

"Karena ini perusahaan (APRIL,-red) dengan skala yang besar, diharapkan perilaku bisnisnya bisa berubah lebih baik. Selain itu, perusahaannya yang cukup besar RGE itu, bisnisnya banyak ada di Indonesia, China dan sebagainya," sebut Woro.

Dikatakannya lagi, mestinya ada penegasan dari Pemerintah kepada perusahaan tersebut untuk tidak membabat hutan serta adanya pengawasan ekstra.

Atas dasar tersebut, Koalisi LSM Sumatera dan Kalimantan mendesak:

1. APRIL menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen SFMP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan, lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik yang telah dilakukan.

2. KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APRIL dan pemasoknya di Indonesia.

3. KLHK melakukan review menyeluruh atas izin korporasi HTI di Indonesia khususnya yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

4. Pembeli dan pasar global untuk tidak membeli dari APRIL/RGE sampai persoalan konflik yang ditimbulkan APRIL/RGE diselesaikan.

5. Investor pendanaan untuk menghentikan dukungan pendanaan dan menerapkan kebijakan pengawasan atas APRIL/RGE dimasa selanjutnya, hingga APRIL dapat menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan di masa lalu.(fat)

DIBACA : 101 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved