Jum'at, 03 / April / 2020
Proyek Jembatan Bagan Cacing Dikerjakan Perusahaan Black List, LSM Pelapor Serahkan Bukti ke Polda

| HUKRIM
Minggu, 08 Maret 2020 - 12:42:51 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau mempertanyakan perkembangan laporan dugaan manipulasi progres pekerjaan Jembatan Bagan Cacing Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun 2017 yang mereka sampaikan ke Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, akhir Desember 2019.

"Sudah dua bulan lebih dugaan manipulasi progres proyek Jembatan Bagan Cacing Rohil tahun 2017 kami laporkan ke
Ditreskrimsus Polda Riau, bahkan pada 20 Februari 2020 kami serahkan alat bukti tambahan ke Penyidik berupa fotokopi dugaan daftar hitam (Blacklist) atas nama PT Hikmah Perkasa Sejati (HPS), Kontraktor pelaksana," ujar Ketua LSM KIB Riau, Hariyadi SE, kepada media siber ini barusan.

Menurutnya, dugaan copian surat blacklist atas nama PT HPS, kontraktor pelaksana proyek Jembatan Bagan Cacing yang dikeluarkan Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 28 Desember 2015 telah mereka serahkan ke Ditkrimsus Polda Riau. "Kalau benar surat black list dimaksud, berarti saat dinyatakan pemenang paket Jembatan Bagan Cacing tahun 2017, PT HPS masih dalam masa masuk daftar hitam," tegas Hariyadi.

Seperti diberitakan riausatu.com, LSM KIB Riau, Senin (30/12/2019), melaporkan dugaan manipulasi progres pekerjaan pembangunan Jembatan Bagan Cacing (Bankeu) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017, ke Ditreskrimsus Polda Riau.

Proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir ini dikerjakan oleh PT Hikmah Perkasa Sejati yang beralamat Jalan Sudirman No. 109  RT 001/RW 009  Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan anggaran Rp9.811.407.000,-

LSM KIB Riau melaporkan Kepala Dinas PUPR Rokan Hilir, Kuasa Pengguna anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Konsultan Pengawas, dengan dugaan persekongkolan memanipulasi progres pekerjaan pembangunan Jembatan Bagan Cacing, supaya anggaran dicairkan 95 persen. 

Berdasarkan kronologis dan beberapa informasi yang diperoleh terkait penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran Terminj  95 persen, diduga progres pekerjaan dimanipulasi, dengan maksud dicairkan dana duluan. Sudah mendekati tutup tahun anggaran, seluruh dana dicairkan padahal progres pekerjaan di lapangan diduga tidak mencapai 95 persen, karena minggu kedua Januari 2018 terlihat masih dikerjakan. 

LSM KIB Riau menuding Kepala Dinas PUPR Rokan Hilir, KPA, PPTK, dan Konsultan Pengawas melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, maka Pasal yang disangkakan adalah Pasal 3 Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rs1)
DIBACA : 82 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved