Sabtu, 19 / Januari / 2019
Sempat Bebas, Eks Bupati Pelalawan Divonis MA 18 Bulan Penjara

| HUKRIM
Kamis, 29 November 2018 - 12:33:06 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis bebas mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar terkait korupsi dana pembebasan lahan Perkantoran Bhanti Praja di Pangkalan Kerinci.

Azmun dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hukuman itu dijatuhkan Majelis Hakim MA yang diketuai Prof Dr Surya Jaya pada 27 Agustus 2018.

''Iya benar, jadi 18 bulan vonis kasasi, petikan putusan kita terima pada 25 Oktober 2018 lalu dari MA,'' ujar Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Denny Sembiring, Rabu (28/11), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Dalam petikan putusan itu, selain penjara Azmun Jaafar juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta. Denda itu dapat diganti kurungan selama 2 bulan. "Hukuman ini mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum," kata Denny.

Dengan turunnya putusan MA tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pelalawan bisa mengeksekusi Azmun. Namun, hal tersebut belum bisa dilakukan karena ada kesalahan waktu penahanan yang tertulis dalam petikan.

''Kita sudah menerima petikan putusan. Divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun kita belum bisa melakukan eksekusi karena ada kesalahan tanggal penahanan,'' ujar Kepala Kejari Pelalawan, Tety Syam.

Petikan putusan itu, kata Tety sudah dikembalikan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Selanjutnya, pengadilan mengembalikan petikan tersebut ke MA untuk diperbaiki. ''Kalau sudah diperbaiki baru bisa kita eksekusi,'' jelasnya.

Dalam petikan putusan itu disebutkan kalau penahanan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015. Seharusnya penahanan dilakukan pada 8 Desember 2018.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Rinaldi Triandiko membebaskan Azmun Jaafar dari tuntutan JPU. Azmun tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dana pembebasan lahan Perkantoran Bhakti Praja di Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Atas vonis itu, JPU mengajukan kasasi ke MA. Sebelumnya, JPU menuntut Azmun dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4.518.853.600.

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Pelalawan berencana mendirikan perkantoran dengan nama Bhakti Praja pada tahun 2002. Saat itu, pemerintah membeli lahan seluas 110 hektar dan lahan telah dibayar.

Setelah lahan tersebut dibayar, ganti rugi lahan kembali dianggarkan dalam APBD tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011. Akibatnya, negara dirugikan Rp 38 miliar.

Azmun merupakan tersangka kedelapan yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Resese Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Dia dijemput di rumahnya di Jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Selasa tanggal 8 Desember 2015 dan ditahan.

Sementara tujuh tersangka lain yang juga sudah diadili adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, Farizal Hamid, Lahmudin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan), Al Azmi (Kasi BPN Pelalawan), Tengku Alfian (PPTK pengadaan lahan dan staf Sekda Pelalawan), Rahmat (staf dinas pendapatan daerah), Tengku Kasroen (mantan Sekretaris Daerah Pelalawan), dan Marwan Ibrahim (mantan Wakil Bupati Pelalawan). (dri)


DIBACA : 202 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:38:50 WIB
Advertorial
Bupati Wardan Minta Pejabat yang Tak Mampu Bekerja untuk Mundur
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved