Selasa, 19 / November / 2019
Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Dianggap Lepas Tangan soal Polemik UU KPK

| POLITIK
Senin, 04 November 2019 - 22:14:15 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Koalisi Masyarakat Madani Tolak Orba Jilid II menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Mereka menilai Jokowi seolah-olah ingin lepas tangan.

"Statement presiden kan mengatakan hormati proses di MK (Mahkamah Konstitusi), kami mencium gelagat kayaknya presiden mau lepas tangan deh, biar persoalan diselesaikan di MK saja," ujar Manager Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badi'ul Hadi Fitra, pada diskusi 'Penyikapan Masyarakat Madani atas Keputusan Presiden Membatalkan Perppu' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

Dia mengatakan Jokowi seolah ingin membiarkan polemik UU KPK baru diselesaikan di MK. Badi'ul menilai Jokowi ingin terlihat bersih dari masalah terkait revisi UU KPK.

"Kita melihat presiden mau lepas tangan ya dengan polemik ini. Bahwa biarkan polemik ini diselesaikan di MK dan Presdien biar keliatan bersihlah, tidak bermasalah. Kita melihat proses itu nampak di politik akhir-akhir ini," ujarnya, sebagaimana dilansir detik.com.

Badi'ul pun berharap MK berpihak pada masyarakat. Dia berharap gugatan dari sekelompok masyakarat agar UU KPK yang baru dicabut bisa dikabulkan.

"Kita masih berhusnuzan bahwa MK akan berpihak kepada masyarakat yang hari ini bersepakat untuk tetap berproses menpertahankan pemberantasan korupsi. Kita berharap MK akan mengabulkan gugatan untuk pembatalan revisi UU KPK yang sudah disahkan di akhir periode DPR kemarin," tuturnya.

Badi'ul pun menyoroti alasan Jokowi tidak menerbitkan Perppu karena menghormati sopan santun bertatanegara. Dia mempertanyakan sopan santun yang dimaksud.

"Yang menarik itu adalah Presiden berbicara soal sopan santun bertatanegara. Justru kalau kita melihat ketika Presiden dengan senang hati berbicara bahwa ketika kita tidak menghormati proses uji meteri di MK itu kita melanggar sopan santun bertatanegara, justru ini presiden sedang melanggar sopan santun bertatanegara," kata Badi'ul.

Dia menjelaskan pelanggaran sopan santun yang dilakukan Jokowi karena tidak menjalankan konsensus pemberantasan korupsi. Menurutnya, konsensus tersebut telah disepakati sejak Reformasi 1998.

"Agenda pemberantasan korupsi itu kan konsensus bersama yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa sebagai bagian agenda reformasi '98. Konsensus ini ketika dilanggar, maka otomatis dia akan melanggar sopan santu bertatanegara, tentu karena ini konsensus bersama. Jadi siapa sebenarnya yang melanggar sopan santun bertatanegara?" tegasnya.

Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto, mengaku tidak terkejut dengan keputusan Jokowi yang enggan menerbitkan Perppu KPK. Dia menilai sikap Jokowi yang tidak menerbitkan Perppu KPK menempatkan dirinya sebagai tawanan kekuasaan.

"Jokowi menolak untuk menerbitkan Perppu ini tidak mengagetkan bagi kita. Dengen menolak menerbitkan Perppu menurut saya Jokowi sebenarnya sedang menempatkan dirinya sebagai tawanan kekuasaan," kata Arif.

Arif menilai Jokowi menjadi tawanan kekuasaan karan target Jokowi adalah bagaimana bertahan di kekuasaan itu. Untuk mempertahankan kekuasaan itu, sehingga ada harga yang harus dibayar mahal.

"Saya menyebut bahwa Jokowi menjadi tawanan kekuasaan karena target paling awal Jokowi adalah bagaimana dia bisa bertahan di kekuasaan dan harga yang harus dibayar untuk itu," kata Arif.

Arif menyebut bayaran tersebut adalah menukar kepentingan orang banyak dengan kepentingan oligarki. Arif menyebut kepentingan oligarki tersebut adalag mempertahankan dominasi mereka dalam kekuatan ekonomi dan politik.

"Harga yang dibayar adalah bahwa pada akhirnya Jokowi membarter antara kepentingan orang banyak untuk mempertahankan kemajemukan dan kepentingan elite oligarki untuk mempertahankan dominasi mereka atas kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik," ujar Arif.

Walau desakan publik begitu besar, dia menilai Jokowi dengan mudah akan bisa mengatasinya. Namun, Arif menyebut Jokowi akan sulit jika berhadapan dengan persekongkolan elite.

"Tetapi sampai pada titik tertentu terutama dalam konteks UU KPK ini Jokowi memilih memihak kepada pesekongkolan elite tadi. Sebab sekuat apapun kekuatan publik dalam kerangka revisi UU KPK ini pada akhirnya Jokowi akan bisa dengan mudah menghadapi ini. Tetapi tidak pernah mudah berhadapan dengan persekongkolan elite," pungkas dia. (dri)




DIBACA : 52 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved