Senin, 19 / 08 / 2019
Ketua DPR: Politis atau Tidak, Rakyat Rasakan Kemurahan BBM

| POLITIK
Selasa, 12 Februari 2019 - 18:33:11 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Harga BBM non subsidi mengalami penurunan. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, ini merupakan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan ini juga indikator kemajuan pelayanan masyarakat yang baik di masa pemerintahan Jokowi-JK dalam empat tahun terakhir.

''Penurunan harga BBM merupakan salah satu indikator bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam hal membangun ekonomi nasional berhasil,'' ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Dia menuturkan, hasil survei memberi gambaran bahwa empat tahun pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan kemajuan yang baik. Dalam hal pelayanan pada masyarakat hingga pencapaian ekonomi.

Meski penurunan harga BBM bertepatan dengan masa kampanye Pemilihan Presiden 2019, dia tidak ingin mengaitkan ini dengan politis. Menurutnya, yang paling penting adalah kebijakan ini menguntungkan masyarakat.

''Terlepas dari politis atau tidak, rakyat merasakan kemurahan BBM dan rakyat merasakan baiknya ekonomi bagi keluarga mereka, rumah tangga mereka,'' tuturnya.

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga sejumlah varian BBM per 10 Februari kemarin. Adapun jenis BBM yang diturunkan harganya, yakni Pertamax, Dex/Dexlite, dan Premium.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan penurunan harga tersebut karena adanya perubahan formula penetapan harga BBM.

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perjanjian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Eceran dan Keputusan Menteri ESDM No.19 K / 10 / MEM / 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perbandingan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan / atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan SPBN yang efektif sejak tanggal 1 Februari 2019.

''Tahun lalu sebenarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kepmen tentang perhitungan harga jual eceran. Pasal 4 ayat 3 menyetujui, harga jual eceran ditentukan oleh badan usaha, wajib disetujui untuk menteri,'' kata Djoko di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (10/2). (dri)





DIBACA : 252 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved