Kamis, 20 / Juni / 2019
KPK Usul Anggota DPR Jangan Digaji Jika Tak Selesai Bahas UU

| POLITIK
Rabu, 05 Desember 2018 - 17:08:54 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung kinerja anggota DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU). Data Formappi, dari 24 RUU yang semestinya dibahas DPR pada masa Sidang I Tahun 2018/2019, hanya 16 yang masuk tahap pembahasan. Hanya tiga yang berhasil disahkan menjadi undang-undang. Saut menilai, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji.

''Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, Wakil Rakyat, perform di DPR, integritas itu being honest. Jadi kalau ada undang-undang di DPR itu honest tidak sih? Orang yang tidak berintegritas, tidak bisa digaji. Jadi kalau (anggota) DPR tidak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak Ketua (DPR),'' kata Saut di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa 4 Desember 2018, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku setuju dengan usul tersebut. Namun, kata dia, usulan tersebut seharusnya juga berlaku untuk pemerintah. Sebab, pemerintah juga terlibat dalam pembahasan UU.

''Saya setuju omongan pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang enggak mau ngerjain UU enggak usah digaji. Tapi, masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU DPR bersama pemerintah,'' jelas Bamsoet di lokasi yang sama.

Politisi Golkar itu menyebut bahwa ada beberapa UU yang belum diselesaikan hingga saat ini. Salah satunya yaitu, RUU tentang larangan minuman berakohol dan RUU Tembakau. Bahkan, Bamsoet menyebut RUU itu sudah memasuki 16 kali masa sidang namun belum diketok palu.

''Sekarang yang udah 16 kalu masa sidang, (RUU) larangan minuman berakohol dan UU Tembakau. Dan saya lihat daftar absen pemerintah tidak pernah datang, datang saja masalah riset gapernah dibuat. Kebetulan itu datang dari DPR,'' ucapnya.

''Jadi sebenarnya gampang, kalau pemerintahnya setuju, kita juga setuju kebijakan tadi. Setuju kalau pemerintahnya juga tidak digaji,'' sambung Bamsoet. (dri)

DIBACA : 276 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:38:50 WIB
Advertorial
Bupati Wardan Minta Pejabat yang Tak Mampu Bekerja untuk Mundur
Senin, 06 Agustus 2018 - 10:50:51 WIB
Advertorial
Suplay Air Macet, Ini Penjelasan Direktur PDAM Tirta Indragiri ke Bupati Wardan
Senin, 06 Agustus 2018 - 11:07:55 WIB
2 Jemaah Haji Indonesia Dirujuk ke RS Khusus Jantung di Mekah
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:45:19 WIB
Sidik Jari Bermasalah, Calhaj Tertunda Keberangkatannya ke Mekah
Senin, 06 Agustus 2018 - 06:21:14 WIB
Gempa Lombok, Tsunami Kecil Terjadi di Pantai
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:48:20 WIB
Diberitakan Bersedia Jadi Cawapres, Ini Kata UAS
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:47:46 WIB
Untuk Satu Hal Ini, Bernardeschi Ingin seperti Ronaldo
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:27:47 WIB
Geliat #SomadEffect Jelang Pilpres 2019
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:37:54 WIB
Mahrez Siap Tampil, De Bruyne dan Sterling Absen
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 15:50:46 WIB
Turnamen Catur Tiongkok Resmi Dibuka
Senin, 06 Agustus 2018 - 13:58:53 WIB
Inilah Kronologi dan Penyebab Gempa 7 SR
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved