Jum'at, 16 / November / 2018
Berpontensi Terjadi Gesekan, Gerakan #2019GantiPresiden Harus Dihentikan

| POLITIK
Senin, 10 September 2018 - 10:34:48 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Untuk mencegah ditunggangi oleh kelompok tertentu sudah saatnya gerakan #2019GantiPresiden dihentikan atau tidak dikampanyekan lagi. Hal itu karena sudah ada tanda pagar (tagar) baru #2019PrabowoPresiden yang dideklarasikan oleh para pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Bandar Lampung, Jumat pekan lalu.

''Gerakan #2019GantiPresiden bersifat multitafsir, meskipun sah menurut konstitusi sebagai bentuk penyaluran aspirasi dan kebebasan berpendapat. Dengan mengganti menjadi #2019PrabowoPresiden atau #2019DukungPrabowo, selain lebih elegan, juga tidak lagi multitafsir,'' kata Dekan FISIP Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Said Ariyan, Minggu (9/9), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Menurut Said, potensi terjadinya gesekan di tingkat akar rumput sangat besar jika gerakan #2019GantiPresiden dibiarkan terus menggelinding. Perselisihan yang terjadi di antara kubu pendukung kedua pasangan bakal capres-cawapres tidak lagi berlangsung sebatas adu argumen. Melainkan, sudah menjurus ke tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Said Ariyan mengamini pendapat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden harus diperjelas konteksnya. Yakni, apa sebenarnya yang ingin diganti.

Said mengatakan, realitas saat ini hanya ada dua paslon capres-cawapres yang akan berkompetisi dalam hajatan Pilpres 2019. Untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat yang cenderung semakin memanas menjelang Pilpres, Said mengusulkan agar semua pihak menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat memancing emosi.

''Apalagi kalau kegiatan itu sampai ditunggangi kelompok tertentu untuk menggulirkan wacana makar, maka hal ini sudah jelas melanggar hukum dan harus dihentikan,'' ujar Said.

Ia mengingatkan, pemerintah sudah menutup rapat setiap keinginan untuk mengganti sistem pemerintahan, seperti dilakukan HTI maupun PKI pada masa lalu.

''Artinya, sudah tidak boleh hidup dan berkembang lagi. Kalau masih ada upaya-upaya mengganti sistem pemerintahan atau lembaga kepresidenan, berarti makar,'' tegasnya.

Lebih jauh, Said Ariyan mengajak semua pihak, baik pendukung Jokowi maupun Prabowo untuk berpikir bagaimana melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah berjalan baik saat ini.

''Negara ini harus tetap berjalan, siapa pun nanti presiden yang terpilih. Sehingga, pihak-pihak yang akan merusak keutuhan negara harus ditindak tegas,'' ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun kembali menegaskan pendapatnya bahwa gerakan #2019GantiPresiden mesti dilihat dari perspektif konstitusi. ''Dalam perspektif konstitusi, gerakan #2019GantiPresiden dengan demikian harus dikaitkan dengan pemilu,'' tuturnya.

Pada saat #2019GantiPresiden dikaitkan dengan pemilu, maka akan tampak bahwa gerakan tersebut belum waktunya digelar. Sebab, sekalipun saat ini sudah memasuki tahapan pemilu, namun belum masuk masa kampanye.

''Kalau sudah masuk tahapan kampanye per 23 September nanti, gerakan #2019GantiPresiden boleh diusung tetapi hanya oleh paslon dan tim kampanye, baik di pusat maupun daerah,'' tutur Refly.

Itu sebabnya, jika dikaitkan dengan pemilu, maka tindakan kampanye yang belum waktunya melalui gerakan #2019GantiPresiden itu bisa dikategorikan inkonstitusional. Meski demikian, Refly tak sependapat gerakan tersebut dianggap makar, karena hanya berisi kampanye politik.

''Inkonstitusional itu perbuatan di luar koridor konstitusi. Pada koridor konstitusi, pergantian presiden hanya dapat dilakukan melalui pemilu atau lewat pemakzulan (impeachment). Tidak ada cara yang lain,'' tegasnya. (dri)


DIBACA : 230 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:38:50 WIB
Advertorial
Bupati Wardan Minta Pejabat yang Tak Mampu Bekerja untuk Mundur
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved