Minggu, 22 / Juli / 2018
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold, Siap-siap Ada Capres Tunggal

| POLITIK
Jumat, 12 Januari 2018 - 15:37:28 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT). Bagi parpol yang akan mengusung pasangan capres dan cawapres harus memenuhi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya.

Uji materi ini diajukan Partai Idaman, PBB, Perludem, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan tokoh ACTA Habiburokhman. Putusan MK atas PT ini dinilai dapat memunculkan pemerintahan yang diktator.

Demikian disampaikan penggugat, Effendi Ghazali usai menghadiri sidang putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Ia juga menilai dengan adanya ketentuan PT ini maka dapat berpotensi memunculkan calon tunggal dalam Pilpres.

''Dengan ditolaknya untuk tidak ada presidential threshold ini maka kita siap-siap juga ke calon presiden tunggal. Bisa loh kalau nanti enggak cocok koalisinya,'' jelasnya, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Dia pun mengapresiasi pendapat berbeda (dissenting opinion) dari dua hakim MK; Saldi Isra dan Suhartoyo. "Yang seperti ini bisa muncul dictatorship. Saya bahagia ada dua (hakim) yang betul-betul jernih, menemukan nalar yang jernih," jelasnya.

Dalam pemaparan dissenting opinion, Anggota Hakim MK, Suhartoyo menyampaikan mengacu pada putusan MK di mana Pilpres dilaksanakan serentak dengan Pemilu Legislatif, rezim ambang batas pencalonan presiden dan wapres menggunakan hasil Pemilu Legislatif dinilai tak relevan. "Mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional," ujarnya.

Pencalonan presiden dan wapres dengan mengacu pada ambang batas presidensial juga disebut merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui Pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden.

''Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif,'' jelasnya. Jika merujuk pada Amerika yang melaksanakan sistem pemerintahan presidensial, tak diberlakukan ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hakim Konstitusi, Saldi Isra yang juga memiliki pendapat berbeda atas putusan MK itu menyampaikan jika parpol mayoritas di legislatif sama dengan parpol presiden atau mayoritas parpol legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap ke dalam pemerintahan otoriter.

''Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun di antara dua pendulum. Di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil. Sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai paradox of presidential power,'' terang Saldi. (dri)

DIBACA : 194 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 16 Oktober 2015 - 15:55:17 WIB
Perkantoran Tenayan Raya; Merangkai Pemerataan di Negeri Kota Bertuah
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved