SEMPAT tertunda karena pernah dijadwalkan sebelumnya,  DPRD Provinsi Riau akhirnya jadi juga menggelar sidang  paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum ("> SEMPAT tertunda karena pernah dijadwalkan sebelumnya,  DPRD Provinsi Riau akhirnya jadi juga menggelar " />
Sabtu, 26 / Mei / 2018
DPRD Riau Gelar Paripurna dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Pemerintah

| ADVERTORIAL
Selasa, 17 April 2018 - 21:22:54 WIB

SEMPAT tertunda karena pernah dijadwalkan sebelumnya,  DPRD Provinsi Riau akhirnya jadi juga menggelar sidang  paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum (panum) fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017,  yang digelar di gedung DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (5/4/2018).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, dalam sidang ini Plt Gubri (Pelaksana Tugas Gubernur Riau) diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi. Juga tampak hadir unsur Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) Riau, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dan anggota DPRD Riau serta undangan lain.

Dalam jawaban pemerintah terhadap LKPj Gubri tahun anggaran 2017, Sekda Ahmad Hijazi yang menyampaikan jawaban, menjawab sejumlah pertanyaan dari delapan Frkasi DPRD Riauyang terdiri dari Fraksi Golkar, F PDI-P, F Demokrat, F PAN, F Gerindra Sejahtera, PKB dan Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura, yang disampaikan pada paripurna pandangan umum fraksi DPRD sebelumnya.

Sebelum membacakan jawaban LKPj setebal 23 halaman tersebut, Plt Gubri yang diwakili Sekda Prov Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan delapan fraksi di DPRD Riau. “’Sejumlah pertanyaan, saran, dan masukan merupakan hal yang sangat berharga bagi kami,’’ katanya.

Dalam pidato jawaban pemerintah, Ahmad Hijazi mengklaim, yaitu meski tantangan perekonomian cukup berat, terutama sebagai imbas kondisi perekonomian global, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Riau justru menunjukkan peningkatan. Menjawab pertanyaan anggota dewan soal rendahnya realisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2017, menurut Sekdaprov, disebabkan proses perencanaan yang terlambat.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Hijazi memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih Pemprov Riau, terutama sepanjang tahun 2017. Di antara capaian itu, menurut Hijzai, adalah trend pembangunan yang positif, keberhasilan menekan jumlah penduduk miskin di daerah ini, dan keberhasilan Pemrpv Riau mengantisipasi sejumlah bencana alam, terutama karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

‘’Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengantisipasi bencana karhutla telah membuahkan hasil yang menggembiarakan, antara lain peristiwa karhutla yang menyebabkan terjadinya kabut asap sudah bisa ditkan sedemikian rupa,’’ kata Hijazi, sambil menambahkan bahwa keberhasilan Riau dalam mengantisipasi karhurtla dan menekan kabut asap mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Ihwal angka pertumbuhan ekonomi, menurut Hijazi, salah satu upaya strategis yang dilakukan jajaran Pemprov Riau adalah berupaya mendorong percepatan pengesahan Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) Provinsi Riau. ‘’Karena keberadaan perda itu berdampak terhadap pembangunan di Riau, termasuk juga bagi kegiatan investasi yang masih sangat diharapkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,’’ katanya.

Ia juga memaparkan secara detail tentang keberhasilan Pemprov Riau dalam menekan jumlah penduduk miskin. Dikatakan, kalau pada September 2017 angka penduduk miskin di Riau tercatat sebesar 7,41 persen, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibandingkan dengan  September 2016. Sementara angka pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 7,42 persen, menjadi 6,22 persen tahun 2017, atau mengalami penurunan sebesar 1,20 persen.

‘’Sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan, perikananan, peternakan dan tata niaga sejauh ini masih memberi peluang besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,’’ kata Hijazi. Sejalan dengan itu, tambah Sekdaprov, sektor-sektor yang masih menjadi tulang punggung perekonomian di daerah ini selain sektor industri, adalah pertanian, perkebunan, dan lainnya.

Terkait kurang efektifnya BUMD (badan usaha milik daerah) milik Pemprov Riau, Hijazi, Pemprov akan melakukan kajian pada masing masing BUMD tentang berapa target laba yang dapat dicapai untuk tiga tahun ke depan. Sedangkan terkait tingginya tingkat inflasi, kata Sekdaprov, dipicu oleh lalulintas produk makanan. ;’’Meski demikian tingkat inflasi tersebut masih dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4 plus minus 1 persen,’’ katanya.

Dalam kesempatan yang sama melalui Sekdaprov Ahmad Hijazi, Pemprov Riau juga menjelaskan soal pencapaian IPM (indeks pembangunan manusia) di Riau. Dikatakan Hijazi, IPM Riau tahun 2016 tercatat sebesar 71,20, di mana angka ini lebih tinggi dari rata rata nasional sebesar 70,18. ‘’Artinya, dalam soal IPM, Riau tertinggi keenam se-Indonesia,’’ terangnya. 

Sementara angka harapan hidup, dijelaskan, mencapai 70,97, yang berarti bànyak tahun yang dapat ditempuh penduduk Riau rata rata 71 tahun. Demikian pula halnya dengan harapan lama sekolah sebesar 12,86. ‘’Artinya anak usia sekolah di Riau memiliki peluang menamatkan pendidikan lulus SMA atau D1. Sedangkan pengeluaran per kapita mencapai Rp 10,465 juta per tahun,’’ paparnya.

Pada bagian lain, Ahmad Hijazi mengatakan pelayanan kesehatan bukan hanya tanggungjawab Pemprov Riau, melainkan juga menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau. Untuk itu, menurutnya, perlu koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara Pemprov Riau melalui dinas terkait dengan semua pemkab/pemkot untuk menangani persoalan kesehatan.

Khusus pembangunan di bidang kesehatan, Hijazi sempat menyinggung soal program  Nusantara Sehat. Dikatakan, melalui program Nusantara Sehat Pemprov Riau telah memgangkat tenaga para medis PTT (pegawai tidak tetap) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk ditempatkan di daerah terpencil. ‘’Ini jawaban terhadap persoalan keterbatasan tenaga medis di sejumlah daerah,’’ katanya.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang realisasinya di bawah 50 persen, diterangkan Hijaza, disebabkan perencanaan dan pelaksanan fisik dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Kondisi ini, kata Ahmad Hijazi, akan menjadi perhatian di tahun mendatang

Menanggapi pandangan umum  Fraksi PDI Perjuangan, Hijazi menjelaskan komitmen kepala daerah terhadap misi pembangunan jangka menengah daerah 2014-2019, terutama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. ‘’Kita tetap berkomitmen dalam soal ini sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD  tahun 2017 dan APBD tahun 2017,’’ katanya.

Memperkuat pernyataannya,  Hijazi memaparkan sejumlah data. Dikatakan, pada tahun anggaran 2017 lalu alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur sebesar 23%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 22,77%. ‘’Realisasi belanja hibah sebesar 8,76% sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar Rp 993 Miliar untuk mendukung pendidikan di provinsi Riau,'’’ pungkasnya.

Sementara pandangan umum dari Fraksi Demokrat  mengenai skala prioritas pembangunan di Riau, menurut Hijazi, Pemprov Riau telah berkerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam KUA-PPAS, sehingga penentuannya sudah melalui pertimbangan yang matang dan komperensif. ‘’Pembangunan saat ini harus benar-benar dilandaskan pada prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin cepat dan lancar sejalan dengan semakin diterapkannya e-government oleh Pemprov Riau,’’  katanya.

Mengenai pandangan umum Fraksi Demokrat tentang kurang efektifnya kinerja Bank Riau yang terlihat dengan menurunnya keuntungan, ia mengatakan bahwa hal tersebut telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.  Namun bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja bank Riau Kepri,   masih terlihat mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016 untuk pemerintah Riau sebesar Rp 73,206 Miliar meningkat menjadi 108,552 miliar atau sebesar 48,20%.

Terkait turunnya nilai ekspor non migas pada tahun 2017, dikatakan Hijazi, disebabkan belum pulihnya perekonomian dunia sehingga menyebabkan nilai ekspor CPO dan bubur kertas, mengalami fluktuatif yang signifikan. Untuk itu Pemprov Riau senantiasa mendorong diverifikasi produk ekspor dan pergeseran struktur ekonomi Riau ke arah tumbuhnya ekspor dan pergeseran ekspor produk industri perdagangan dan pariwisata.

Soal pandangan umum Fraksi PAN, dijelaskan Hijazi, lambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2017, disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salah satu sektor penyumbang dominan dalam PDRB provinsi Riau yang mengalami kontraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.  Oleh sebab itu secara perlahan-lahan Pemprov mulai mengurangi ketergantungan pada sektor ini dengan mendorong pertumbuhan sektor non Migas.

‘’Terkait dengan beberapa urusan pelayanan di dinas pendidikan yang realisasinya rendah, yaitu karena disebabkan penyelenggara pendidikan SMK yang terealisasi hayat 43,94 % dan penyelenggaraan pendidikan SMA 45,08%, karena tidak terlaksananya pengadaan peralatan yang bersumber dari dana DAK atau dana alokasi khusus. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan Kemendikbud membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berimbas pada keterlambatan pelelangan dan pencairan dana triwulan ke  di Kemenkeu,’’ paparnya.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi Gerindra Sejahtera, dikatakan Hijazi, penyampaian LKPJ ini sudah mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. ‘’Mengenai realisasi penyerapan anggaran, Pemprov Riau sependapat dengan pandangan umum fraksi Gerindra untuk memaksimalkan kinerja pemerintah di masa yang akan datang,’’ ungkap Sekdaprov Hijazi.

‘’Dan mengenai populasi beberapa jenis ternak unggulan masyarakat dapat kami jelaskan bahwa data yang disajikan pada LKPJ tahun 2017 masih merupakan angka sementara. Hasil validasi terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perkembangan ternak kerbau mengalami peningkatan mencapai 2,03% sedangkan ternak ruminasia kecil (kambing dan domba) mengalami peningkatan sebesar 10,7% untuk kambing dan 47,77% untuk domba,’’ jelasnya.

Ditambahkan Ahmad Hijazi, untuk batas wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, telah dapat diselesaikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten dan kota Pekanbaru provinsi Riau. Dan mengenai prestasi yang sudah dicapai pada tahun 2017 kedepannya lebih di tingkatkan, sedangkan besaran realisasi anggaran akan tetap menjadi perhatian dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (dri/dari berbagai sumber)




DIBACA : 158 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Minggu, 22 November 2015 - 12:38:32 WIB
Memalukan! Massa HMI Makassar Makan Tak Bayar Malah Main Ancam di RM Umega
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Minggu, 11 Oktober 2015 - 12:26:15 WIB
Wuuih, Germo DN Pamer Cewek Cantik dan Seksi di Media Sosial
Minggu, 13 September 2015 - 20:27:52 WIB
Malang Nian Nasib Warga Pekanbaru
Gawat! Saat Bencana Asap, Besok PLN Matikan Lampu
Jumat, 28 Agustus 2015 - 21:21:45 WIB
Protes Enam Tersangka Lain Bebas Berkeliaran
Korupsi Dana Bansos Bengkalis, Jamal Minta Polisi Tahan Herliyan Saleh Dkk
Minggu, 17 Januari 2016 - 21:57:49 WIB
Juga Gratiskan BBNKB
Pemprov Riau Rencanakan Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Minggu, 20 Maret 2016 - 16:08:36 WIB
Harga Gambir Melonjak 2 Kali Lipat Lebih, Petani Sumringah
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Senin, 01 Februari 2016 - 08:42:09 WIB
Ssstt... Ini Dia Foto Pesta Bawah Tanah Gila-gilaan Pangeran Arab
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 14:47:08 WIB
Kisah 'Anak-anak Asuh' Germo DN yang Bergelimang Kemewahan
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Jumat, 09 Oktober 2015 - 21:29:07 WIB
Jokowi ke Kampar, Aksi ''Tangkap Jefry Noer'' Ricuh, Pendemo Pingsan Dipukuli
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Minggu, 25 Oktober 2015 - 19:21:28 WIB
Tabrakan Beruntun di Jalan Dumai-Duri, 3 Tewas di Tempat
Jumat, 16 Oktober 2015 - 15:55:17 WIB
Perkantoran Tenayan Raya; Merangkai Pemerataan di Negeri Kota Bertuah
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved