Senin, 27 / Mei / 2019
Gubri dan Bupati Kampar Ratas tentang Konflik Tanah Perkebunan di Kampar

| PEMPROV. RIAU
Jumat, 03 Mei 2019 - 17:22:01 WIB
KAMPAR, RIAUSATU.COM-Gubernur Riau H. Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan 2 Tokoh Masyarakat Kampar Yamed dt. Paduko dan Abdoel Rakhan Chan. Hadiri Rapat terbatas tentang Tanah perkebunan di Kampar di istana Negara yang di Pimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden menjelaskan, Presiden Joko Widodo memimpin jalannya rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, pada Jumat pagi, 3 Mei 2019. Rapat terbatas kali ini membahas soal upaya percepatan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

''Setiap ke daerah baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung atau ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah,'' kata Presiden mengingatkan jajarannya.

Kepala Negara kemudian menyinggung salah satu sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat dengan BUMN yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Menurutnya, sengketa-sengketa serupa itu tidak hanya terjadi di satu-dua tempat saja, namun tersebar di banyak wilayah.

''Saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan ada rasa keadilan,'' ucapnya.

Terkait dengan konsesi atau hak atas pemanfaatan lahan yang diberikan pemerintah, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsesi tersebut harus mempertimbangkan keberlangsungan dan kepentingan masyarakat yang telah mendiami lahan konsesi tersebut sejak lama. Dirinya tak ingin perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan izin kelola lahan sementara masyarakat yang berada di wilayah konsesi tersebut justru merasa kesulitan untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka.

''Konsesi yang diberikan kepada swasta kalau di tengahnya itu ada desa yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya harus diberikan. Berikan kepada masyarakat desa itu kepastian hukum,'' kata Presiden.

Di hadapan jajaran terkait, Kepala Negara memerintahkan dengan tegas untuk mencabut konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan bila ditemui adanya sengketa lahan dengan masyarakat sekitar wilayah konsesi.

''Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ masyarakat hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,'' tuturnya.

Presiden melanjutkan, untuk menangani permasalahan serupa itu di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan ketegasan dan langkah-langkah yang sistematik. Dengan upaya yang tersistem itu diharapkan penyelesaian sengketa tidak hanya per kasus melainkan menyentuh seluruh persoalan dasar.

''Karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota, maka gunakan cara-cara yang sistemik, yang tersistem, untuk bisa menyelesaikan semua. Tidak satu per satu,'' ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada penataan dan penanggulangan sengketa pertanahan seperti kebijakan satu peta dan percepatan penerbitan sertifikat untuk rakyat terus dijalankan. Kepala Negara berharap agar pada tahun 2024 atau 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia dapat memiliki sertifikat sehingga mengurangi munculnya potensi sengketa tanah. (rls)




DIBACA : 68 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Sabtu, 16 Juli 2016 - 17:06:21 WIB
Suku Bunga Lebih Murah, BRI Tawarkan Program BRIguna untuk PNS
Kamis, 06 Agustus 2015 - 20:41:49 WIB
Selama jadi Bupati Inhu, Yopi Arianto Sering Bermasalah dengan Hukum
Kamis, 30 Juli 2015 - 16:43:26 WIB
Biadab! Gara-gara Berita soal Moral, Bupati Inhu Tampar Wartawan Senior
Selasa, 04 Agustus 2015 - 12:10:29 WIB
Ini Sosok Sopir Gojek Cantik yang Hebohkan Netizen
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:38:50 WIB
Advertorial
Bupati Wardan Minta Pejabat yang Tak Mampu Bekerja untuk Mundur
Senin, 06 Agustus 2018 - 10:50:51 WIB
Advertorial
Suplay Air Macet, Ini Penjelasan Direktur PDAM Tirta Indragiri ke Bupati Wardan
Senin, 06 Agustus 2018 - 11:07:55 WIB
2 Jemaah Haji Indonesia Dirujuk ke RS Khusus Jantung di Mekah
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:45:19 WIB
Sidik Jari Bermasalah, Calhaj Tertunda Keberangkatannya ke Mekah
Senin, 06 Agustus 2018 - 06:21:14 WIB
Gempa Lombok, Tsunami Kecil Terjadi di Pantai
Jumat, 03 Agustus 2018 - 11:47:46 WIB
Untuk Satu Hal Ini, Bernardeschi Ingin seperti Ronaldo
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:48:20 WIB
Diberitakan Bersedia Jadi Cawapres, Ini Kata UAS
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:27:47 WIB
Geliat #SomadEffect Jelang Pilpres 2019
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 10:37:54 WIB
Mahrez Siap Tampil, De Bruyne dan Sterling Absen
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 15:50:46 WIB
Turnamen Catur Tiongkok Resmi Dibuka
Senin, 06 Agustus 2018 - 13:58:53 WIB
Inilah Kronologi dan Penyebab Gempa 7 SR
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved